Usai Ketua RT dan LPMK, Kali Ini Kader Posyandu se-Kota Dumai Dibawa Jalan – jalan Keluar Kota
PANTAUNEWS.COM – Terkait dengan tour atau keberangkatan sejumlah Ketua RT dan LPMK se-Kota Dumai ke Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat beberapa waktu lalu, masih menjadi perbincangan hangat dan sorotan tajam diberbagai kalangan masyarakat.
Kegiatan yang bertemakan “Sosialisasi Pencatatan Penting Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil serta Penerapan Aplikasi Buku Pokok Pemakaian dan Buku Induk Penduduk di Lingkungan Ketua RT dan LPMK se-Kota Dumai”, diduga mengelontoran biaya miliaran rupiah.
Hasil informasi terangkum, kegiatan yang memberangkatkan hampir seluruh Ketua RT dan LPMK se- Kota Dumai ke Kota Bukittinggi ini sejak dari Selasa malam (20/8/2024) lalu, ternyata tidak semua ikut berangkat. Diketahui, ada sekitar 500-an lebih Ketua RT se-Kota Dumai.
Pada malam harinya, Rabu (21/8/2024), kegiatan yang bertajuk sosialisasi terkait kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) ini dihadiri Walikota Dumai H Paisal SKM, MARS. Esoknya, Kamis (22/8/2024), kegiatan dilanjutkan dengan Outbound sejak dari pagi hingga siang hari, sekalian chek out dari hotel.
Informasi dari salah satu Ketua RT di Kota Dumai yang ikut tour ke Bukittinggi, menyebutkan bahwa kegiatan hanya terkesan seremonial semata. Dugaan terkait adanya unsur politis, Ketua RT yang tak ingin namanya dipublikasikan ini, malah memberikan keterangan lain.
“Emang ada beberapa Ketua RT dan sekaligus LPMK yang satu bendera (Partai NasDem, red) dengan Walikota Dumai ikut ke Kota Bukittinggi. Kalau tak salah ada Anggota DPRD Dumai terpilih Agus Miswandi dari Partai NasDem Dumai, juga ikut,” ujarnya seraya memberikan kode, namanya jangan disebutkan, Senin (2/9/2024).
Selanjutnya, saat dikonfirmasi terkait pembiayaan pemberangkatkan Ketua RT dan LPMK se-Kota Dumai, Kepala Dinas Dukcapil Zulfahren, belum bisa dimintai keterangan. Padahal, kegiatan yang tak dianggap begitu krusial tersebut, tak harus diadakan keluar kota, apalagi menelan biaya yang cukup fantastis.
Dari informasi yang beredar, kegiatan tour Ketua RT dan LPMK se-Kota Dumai selama satu malam tiga hari perjalanan ke Kota Bukittinggi ini menelan biaya sebesar Rp1 Miliar. Menggunakan 12 Bus Pariwisata, 3 orang sekamar di hotel dan uang saku sebesar Rp150 Ribu, mustahil akan menghabiskan anggaran sebesar Rp1 Miliar.
Pemerhati sosial Irwan, menyebutkan seolain kegiatan tour Ketua RT dan LPMK se-Kota Dumai dugaan mengandung unsur politis, juga ada disinyalir menghambur – hamburkan uang rakyat.
Pasalnya kata Irwan, kegiatan yang dikabarkan menggunakan APBD ini digelar sepekan sebelum pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai di Pilkada Serentak 2024. Diketahui, H Paisal, SKM, MARS, juga merupakan calon kontestan petahana yang ingin mengulang keberuntungan di Pilkada November 2024 mendatang.
“Wajar saja tuduhan serta dugaan publik kegiatan sosialisasi tersebut dibalut dengan kepentingan politik sang walikota petahana (H Paisal, red) menjelang kontestasi di Pilkada Dumai 2024 mendatang,” beber Irwan tampak lugas.
Lanjutnya, dengan kegiatan tour Ketua RT dan LPMK se-Kota Dumai ini, Irwan berharap agar adanya transparansi publik terkait dengan uang yang bersumber dari rakyat.
“Kita tidak menuduh, jangan jangan dengan kegiatan tersebut ibarat sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui,” ujarnya seraya berkiasan tak ingin menjelaskan secara detail.
Irwan juga berharap kepada aparat penegak hukum serta Bawaslu Dumai menyikapi informasi yang saat ini menjadi perbincangan publik. Bahkan, sebelumnya ada juga beberapa media lain memberitakan terkait hal tersebut. Irwan juga menyentil, Ketua Forum LPMK se-Kota Dumai Yulia Putra perlu diminta keterangan, terkait dugaan terafialiasi dengan salah satu partai politik.
Diketahui, Ketua LPMK Dumai Kota dan sekaligus Ketua Forum LPMK se-Kota Dumai Yulia Putra ini pernah menjabat sebagai pengurus dan menjadi salah satu Caleg DPRD Dumai dari Partai NasDem di Pileg 2019 lalu. Wajar dugaan kata Irwan, kegiatan tour ke Bukittinggi ini disinyalir mengandung unsur politis dan ajang merangkul dukungan seluruh Ketua RT dan pengurus LPMK.
“Ketua RT dan LPMK notabene akan menjadi KPPS saat Pilkada serentak 2024 mendatang, kita berharap jangan panitia pemungutan suara di seluruh TPS ini akan terkontaminasi dengan salah satu paslon. Kita minta Bawaslu dan KPUD Dumai tegas menyikapi problema tersebut,” tegasnya.
Terakhir, Kementerian Dalam Negeri di Jakarta diminta memeriksa Kepala Disdukcapil Kota Dumai Zulfahren terkait dengan kewenangannya memberangkatkan Ketua RT dan LPMK, beberapa waktu lalu.
Hal ini mengingat, sesuai Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Zulfahren berasal dari Mendagri, bukan oleh Walikota Dumai. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai tidak mengurus Ketua RT dan LPMK. Tugas Disdukcapil adalah mengurus administrasi kependudukan warga negara di Indonesia. Di samping itu, secara struktural administrasi pemerintahan daerah, Ketua RT dan LPMK berada dibawah naungan Camat dan Lurah, bukan dibawah Disdukcapil.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Disdukcapil Kota Dumai Zulfahren, berkali kali dihubungi tak bisa terhubung. Tampaknya, mantan Camat 3 kali ini tak ingin memberikan keterangan.
Dilansir Suaradumai.com, Walikota Dumai, H Paisal ketika dikonfirmasi, hanya menjawab singkat.
“Ini acara sosialisasi program Disdukcapil, sekalian outbound untuk memberikan semangat pada RT dan LPMK. RT ada yang menjabat puluhan tahun dan anggarannya tidak mencapai miliaran,” kilahnya, Kamis (29/8/2024) lalu.
Uniknya, terkait kegiatan tour dan sosialisasi Disdukcapil dengan Ketua RT dan LPMK se-Kota Dumai ini, tidak terpublikasi di akun resmi media sosial Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Dumai.
Terendus awak media, bahwa kegiatan yang hampir sama, Pemko Dumai juga akan memberangkatkan seluruh kader Posyandu se-Kota Dumai ke Sumatera Barat. Dikabarkan, Hari Rabu mendatang (4/9/2024), seluruh kader Posyandu se-Kota Dumai akan diberangkatkan ke Provinsi Sumatera Barat.
Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos & PM) Kota Dumai drg Hermiyati.
“Ada jambore kader Posyandu, tapi kegiatannya di Dinas Kesehatan,” tukas mantan Sekretaris Dinas Kesehatan ini menjelaskan. (tim/red)
